KODE ETIK MADRASAH ALIYAH MA. BINUANGEUN

KEMENTRIAN AGAMA

MADRASAH ALIYAH MATHLA’UL ANWAR BINUANGEUN

DESA MUARA KEC. WANASALAM KAB. LEBAK

NPWP: 31.160.961.4-419.000,

Jalan Raya Malingping Km. 01 Binuangeun Pos 42396

Hp. 0821 103 32016. Email : masmabinuangeun@yahoo.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN UMUM


Kode Etik [Standar Prilaku] Siswa MAS.MA. Binuangeunadalah pedoman tertulis yang merupakan standar prilaku bagi Siswa MAS.MA. Binuangeundalam berinteraksi dengan civitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya.

B. LATAR BELAKANG
Pada hakikatnya penetapan MAS.MA. Binuangeun sebagai Rintisan Madrasah Kategori Mandiri sejak tahun 2006 memberikan ruang gerak yang lebih luas pada MAS.MA. Binuangeun untuk mengikuti perkembangan pendidikan dalam ragka meningkatkan daya saing bangsa, khususnya dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang berdaya saing nasional dan global tanpa meninggalkan keluhuran akhlak dan budi pekerti.

Kemandirian MAS.MA. Binuangeun ditujukan untuk mewujudkan visi MAS.MA. Binuangeun “PUJAAN” yakni profesiomalisme pelayanan, unggul prestasi, jembatan masa depan, akhlakul karimah, asri lingkungan dan nyaman suasana. Dengan mengemban misi mempersiapkan siswa menjadi bagian dari masyarakat dengan kemampuan akademik dan atau professional untuk mengimplementasikan, mengembangkan, memperkaya, memasyarakatkan ilmu pengetahuan alam, tekologi dan seni, mengembagkan penggunaannya untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dan memperkaya kultur nasional serta untuk memperluas partisipasi dalam belajar, menginspirasi keinginan untuk belajar secara nasional dan memodernisasi pelaksanaan belajar.

Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuannya, MAS.MA. Binuangeuntelah mengupayakan pembenahan dalam bentuk serangkaian kebijakan yang pada dasarnya adalah upaya konkrit untuk menuju transformasi pengelolaan MAS.MA. Binuangeunyang lebih mandiri, transparan, akuntabel, responsible, dapat dipertanggungjawabkan, wajar dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rangkaian tindakan transformasi di tubuh MAS.MA. Binuangeunlayak dicapai apabila terdapat komitmen penuh dari seluruh individu ataupun institusi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan di MAS. MA. Binuangeun Salah satu komponen penting yang berpegaruh terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan MAS.MA. Binuangeunadalah siswa. Siswa MAS.MA. Binuangeunadalah duta MAS.MA. Binuangeundi tengah masyarakat yang merefleksikan proses pendidikan di lingkungan MAS.MA. Binuangeun. Oleh karena itu, sudah merupakan tekad bagi MAS.MA. Binuangeununtuk tidak saja mempersiapkan siswa sebagai bagian dari masyarakat intelektual yang memiliki penguasaan ilmu pengetahuan tetapi juga memiliki kompetensi dalam arti yang lebih luas, termasuk di dalamnya prilaku dan akhlak yang tinggi.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan berpedoman pada:

a. UU RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

b. UU RI No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

c. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

d. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah

e. PP No. 19 Tahun 2005 bagian ketiga pasal 10 dan 11 tentang Beban Belajar

dalam bentuk Sistem Paket dan Sistem SKS

f. Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi

g. Permendiknas No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan

h. Permendiknas No. 6 tahun 2007, sebagai penyempurnaan Permendiknas No. 24

tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan 23 tahun 2006

i. Rencana Strategis Depdiknas tahun 2005 – 2009

j. Program Kerja Depdiknas tahun 2008

perlu dibentuk suatu pedoman prilaku bagi siswa MAS.MA. Binuangeunsebagai standar etika dalam aktifitas sehari-hari dalam mengemban status sebagai siswa MAS.MA. Binuangeun.

C. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Kode Etik [Standar Prilaku] Siswa MAS.MA. Binuangeunadalah untuk memberikan pedoman bagi seluruh siswa MAS.MA. Binuangeununtuk berprilaku yang baik dalam melaksanakan aktifitas di lingkungan MAS.MA. Binuangeundan di tengah masyarakat pada umumnya.

Tujuan yang ingin dicapai melalui peyusunan dan pelaksanaan Kode Etik [Standar

Prilaku] Siswa MAS.MA. Binuangeun adalah :

1. sebagai komitmen bersama siswa MAS.MA. Binuangeununtuk mewujudkan

visi, misi dan tujuan MAS.MA. Binuangeun

a. Visi Madrasah

Bernuansa Islami, berilmu pengetahuan dan tekhnologi ,berkualitas, mandiri dan beradaptasi yang dilandasi akhlak mulya

b. Misi Madrasah

1. Membina peserta didik yang dilandsi iman dan taqwa

2. Menjalin silaturahmi yang harmonis dengan lingkungan baik kedalam maupun keluar

3. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan teknologi, dan seni untuk melanjutkan pendidikan dan hidup dalam yarakat

4. Mengembangkan Layanan Profesional

5. Menumbuhkan sikap demokratis, kreatif dan inovatif untuk mengantar peserta didik meraih prestasi yang optimal

c. Tujuan Madrasah

1. Seluruh siswa dan alumni memiliki prilaku islami

2. Suasana lingkungan yang kondusip

3. 50% siswa dapat melanjutkan ke PTUN/PTUS

4. Lebih dari 50% lulusan dterima di dunia kerja formal maupun non formal

5. Siswa mampu hidup mandiri bermanfaat bagi lingkungannya

6. Kualitas guru dan karyawan lebih meningkatkn lebih meningkatkan baik segi tupoksinya maupun kesejahteraannya

7. Meraih juara dalam loba-lomba akademik dan nonakademik ditingkat kecmatan kabupaten dan provinsi

BAB II

DEFINISI

Dalam Kode Etik [Standar Prilaku] Siswa MAS.MA. Binuangeunyang dimaksud

dengan :

1. Kode Etik [Standar Prilaku] Siswa MAS.MA. Binuangeunadalah pedoman tertulis sebagai norma dan azas yang diterima sebagai landasan ukuran tingkah laku bagi Siswa MAS.MA. Binuangeundalam berinteraksi dengan civitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya.

2. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat dipakai sebagai panduan, tatanan

dan pengendalian yang sesuai dan berterima.

3. Madrasah adalah MAS.MA. Binuangeunsebagai Badan Hukum Milik yayasan yang

menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

4. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mengoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/ atau professional, dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.

5. Guru adalah tenaga pendidik pada Madrasah yang khusus diangkat dengan tugas utama

mengajar.

6. Siswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik, profesi dan vokasi Madrasah, termasuk di dalamnya siswa tugas belajar, siswa cangkokan, siswa pendengar dan siswa asing.

7. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian

tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan ujian skripsi.

8. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri dari guru dan siswa di Madrasah.

9. Perbelajaran adalah proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di Perguruan Tinggi serta evaluasi atas proses-proses itu berserta produk dan unsur yang terlibat.

10. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah seperangkat kegiatan aktivitas di luar kurikulum guna meningkatkan kemampuan siswa di bidang akademik dan profesionalitas yang dilandasi dengan akhlak yang mulia.

11. Etika Siswa adalah nilai-nilai, azas-azas akhlak yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh siswa MAS.MA. Binuangeunberdasarkan norma- norma yang hidup dalam masyarakat.

BAB III

ETIKA SISWA

A. STANDAR ETIKA SISWA

Standar etika Siswa adalah standar prilaku yang baik yang mencerminkan ketinggian

akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat meliputi :

(1). Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut

(2). Menghargai ilmu pegetahuan, teknologi, sastra dan seni

(3). Menjunjung tinggi kebudayaan nasional

(4). Menjaga kewibawaan dan nama baik Madrasah

(5). Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Madrasah serta menjaga kebersihan,

ketertiban dan keamanan kampus

(6). Mejaga integritas pribadi sebagai warga Madrasah

(7). Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Madrasah

(8). Berpenampilan sopan dan rapi

(9). Berprilaku ramah, dan menjaga sopan santun terhadap orang lain

(10). Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial

(11). Taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat

(12). Menghargai pendapat orang lain

(13). Bertanggungjawab dalam perbuatannya

(14). Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan denga norma

hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

(15). Berupaya dengan sungguh-sungguh menambah ilmu pengetahuan

(16). [dapat ditambah sesuai kebutuhan]


B. ETIKA DALAM PROSES PEMBELAJARAN

1. Etika dalam Proses Perbelajaran

B.1.1. Etika Siswa di ruang belajar dan/atau laboratorium yaitu :

(1). Hadir tepat waktu, atau sebelum guru memasuki ruangan perbelajaran/ laboratorium (2). Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari azas-azas kepatutan

(3). Menghormati siswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perbelajaran, seperti perbuatan menggunakan hand phone atau alat elekronik lainnya pada saat perbelajaran, mengganggu ketenangan siswa lain,……………………….

(4). Tidak merokok di ruangan belajar, laboratorium atau ruang lain yang tidak pantas

untuk melakukan tindakan tersebut.

(5). Santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat

(6). Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain

(7). Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran siswa lain yang diketahuinya tidak

hadir dalam perbelajaran.

(8). Menjaga inventaris ruang belajar/ laboratorium


7). Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada guru

atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian guru.

(8). Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain

untuk tujuan mempengaruhi penilaian guru

(9). Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan

orang lain terhadap guru.

(10). Bekerjasama dengan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk

menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan guru di ruang perbelajaran.

(11). Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap guru terhadap

pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup.

(12). Menghindari sikap membenci guru atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai

yang diberikan oleh guru.

(13). Mematuhi perintah dan petunjuk guru sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

(14).Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan guru

(15). [dapat ditambah sesuai kebutuhan]

3. Etika dalam Hubungan antara Sesama Siswa

Etika Siswa dalam hubungan atara sesama siswa yaitu :

(1). Menghormati semua siswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan

tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.

(2). Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua siswa dalam interaksi baik di

dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Madrasah

(3). Bekerjasama dengan siswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan

(4). Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat.

(5). Berlaku adil terhadap sesama rekan siswa

(6). Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan siswa lain.

(7). Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama siswa baik di

dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Madrasah.

(8). Saling menasehati untuk tujuan kebaikan

(9). Suka membantu siswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang

mampu secara ekonomi.

(10). Bersama-sama menjaga nama baik Madrasah dan tidak melakukan tindakan tidak

terpuji yang merusak citra baik Madrasah.

(11).Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan siswa lain.

(12).Tidak menggangu ketenangan siswa lain yang sedang mengikuti proses

pembelajaran.

(13). Tidak mengajak atau mempengaruhi siswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

(14).[dapat ditambah sesuai kebutuhan]

4. Etika dalam Hubungan antara Siswa dan Tenaga Administrasi

Etika Siswa dalam hubungan atara siswa dengan tenaga administrasi yaitu :

(1). Menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku, agama, ras, status

sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.

(2). Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga administrasi dalam interaksi

baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Madrasah

(3). Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga administrasi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Madrasah

(4). Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan

orang lain terhadap tenaga administrasi.

(5). Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga admiistrasi untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

(6). [dapat ditambah sesuai kebutuhan]

5. Etika dalam Hubungan antara Siswa dan Masyarakat

Etika Siswa dalam hubungan atara siswa dengan masyarakat yaitu :

(1). Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik Madrasah di tengah masyarakat.

(2). Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki.

(3). Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah

masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan

(4). Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak

terpuji.

(5). Memberikan contoh prilaku yang baik di tengah masyarakat.

(6). [dapat ditambah sesuai kebutuhan]

C. ETIKA DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

1. Etika dalam Kegiatan Keolahragaan

Etika Siswa dalam bidang keolahragaan yaitu :

(1). Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan keolahragaan

(2). Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan

keolahragaan

(3). Mengindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan

mengganggu ketertiban

(4). Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji

(5). Menjaga nama baik dan citra Madrasah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang

dapat merusak nama baik dan citra baik Madrasah

(6). Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan keolahragaan seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya.

(7). Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada

pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan keolahragaan.

(8). Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau

mencelakai orang lain.

(9). Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.

(10). [dapat ditambah sesuai kebutuhan]

Etika dalam Kegiatan Seni

Etika Siswa dalam bidang seni yaitu :

(1). Menghargai ilmu pegetahuan, teknologi, sastra dan seni

(2). Menjunjung tinggi kebudayaan nasional

(3). Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni

(4). Tidak melakukan plagiat (menciplak secara melawan hukum) hasil karya seni orang

lain

(5). Mengindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan

mengganggu ketertiban

(6). Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara

yang terpuji

(7). Menjaga nama baik dan citra Madrasah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang

dapat merusak nama baik dan citra baik Madrasah

(8). Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain

yang hidup di tengah masyarakat.

(9). Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada

pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan kesenian.

(10). Bertanggugjawab terhadap karya seni yang dihasilkan

(11). Menghormati hasil karya orang lain

(12). Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat orang lain.

(13). [dapat ditambah sesuai kebutuhan]

3. Etika dalam Kegiatan Keagamaan

Etika Siswa dalam bidang keagamaan yaitu :

(1). Menghormati agama dan kepercayaan orang lain

(2). Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain.

(3). Mengindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan

mengganggu ketertiban

(4). Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran

agama yang dianut.

(5). Menjaga nama baik dan citra Madrasah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang

dapat merusak nama baik dan citra baik Madrasah dalam kegiatan-kegiatan keagamaan

(6). Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain

yang hidup di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan.

(7). Tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang lain.

(8). Tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah bagi orang lain

sesuai ajaran agama yang dianut.

(9). Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan agama yang dianut.

(10). Mematuhi aturan-aturan Madrasah dalam kegiatan keagamaan.

(11).[dapat ditambah sesuai kebutuhan]

4. Etika dalam Kegiatan Minat dan Penalaran

Etika Siswa dalam kegiatan minat dan penalaran yaitu :

Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni

(2). Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran

(3). Menjunjung tinggi kebudayaan nasional

(4). Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan

(5). Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji

(6). Menjaga nama baik dan citra Madrasah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang

dapat merusak nama baik dan citra baik Madrasah

(7). Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban

(8). Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain

(9). Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran

(10). Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain

yang hidup di tengah masyarakat.

(11). [dapat ditambah sesuai kebutuhan]



5. Etika dalam Kegiatan Pengembangan Keorganisasian

Etika Siswa dalam bidang Pengembangan Keorganisasian, yaitu :

(1). Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni

(2). Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran

(3). Menjunjung tinggi kebudayaan nasional

(4). Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan

(5). Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak

(6). Mengharga perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana

(7). Bertanggungjawab terhadap semua keputusan dan tindakan

(8). Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi

dengan cara-cara yang baik

(9). Menjaga nama baik dan citra Madrasah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang

dapat merusak nama baik dan citra baik Madrasah

(10). Mengindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan

mengganggu ketertiban

(11). Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan Madrasah dan norma-norma lainnya

hidup di tengah masyarakat.

(12). [dapat ditambah sesuai kebutuhan]



D. ETIKA DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT

DI LUAR PROSES PEMBELAJARAN

Madrasah sangat menghargai kebebasan mengeluarkan pendapat di luar proses

pembelajaran sepanjang dilakukan dengan memperhatikan norma-norma etika, yaitu :

(1). Tertib, dalam arti tidak dilakukan dengan tindakan-tindakan anarkis.

(2). Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan

martabat seseorang.

(3). Tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum

lainnya yang terdapat di lingkungan Madrasah maupun di luar lingkungan Madrasah.

(4). Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk

penyampaian pendapat di luar lingkungan Madrasah.

(5). Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang

individu yang berpendidikan.

(6). Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran.

(7). Menjaga nama baik dan citra Madrasah.

(8). Menghindari kepentingan lain diluar kepentingan kebenaran.

(9). Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan

penyampaian pendapat.

(10). Tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses pembelajaran.

(11). Berani bertanggungjawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang

disampaikan.

(12). [dapat ditambah sesuai kebutuhan]



BAB IV

PENEGAKAN KODE ETIK [STANDAR PRILAKU]

A. PEMANTAUAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kode Etik [Standar Prilaku] diawasi oleh……………………………??



B. PELAPORAN

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran atas Kode Etik [ Standar Prilaku] memiliki hak untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang di Madrasah Dengan disertai bukti yang cukup. Atas pertimbangan pengawas [pihak yang berwenang di Madrasah ] identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Madrasah wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup.

2. pihak yang berwenang di Madrasah wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor serta dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang di Madrasah

C. SANKSI

1. Pemberian sanksi terhadap pelanggar Kode Etik [ Standar Prilaku] dilakukan oleh

pihak yang berwenang di Madrasah tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

2. Pemberian sanksi dilakukan setelah ditemukan adanya bukti-bukti terhadap

terjadinya pelanggaran Kode Etik [Standar Prilaku].

3. Pemberian sanksi dapat berupa teguran lisan, peringatan tertulis, dan rekomendasi skorsing tergantung kepada pertimbangan pihak yang berwenang di Madrasah dengan memperhatikan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.

4. Sebelum dijatuhkan sanksi, sipelanggar kode etik diperbolehkan membela dirinya

pada proses pemeriksaan

BAB V

PENUTUP

Kode Etik [ Standar Prilaku] ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak- hak normatif siswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi siswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik [ Standar Prilaku] pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi di MAS.MA. Binuangeun yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan MAS.MA. Binuangeun.

Sangat diharapkan Kode Etik [ Standar Prilaku] dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari siswa MAS.MA. Binuangeun.

Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam prilaku siswa MAS.MA. Binuangeun, maka Kode Etik [ Standar Prilaku] dapat disesuaikan. Untuk itu kepada seluruh siswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya siswa MAS.MA. Binuangeun yang beretika dan berakhlak terpuji.



Binuangeun, Juli 2006

Kepala Madrasah



Mahripudin, S.Pd

Read more »

1 comment

BAPAK SEKMENAG RI DAN SISWA MA. BINUANGEUN

Dalam rangka bersalaman ketika pak Sekmenag RI. beranjak akan meninggalkan kampus Perguruan Mathla'ul Anwar, tampak anak-anak siswa/siswi Madrasah Aliayah berbaris seakan membanggakan dan ketia beliau sudah memberikan waktu luang meninjau keberadaan madrasah yang ada di daerah kami, tepatnya yaitu di kp. Binuangeun Desa Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak tepat pkl, 16.00 beliau pulang dan diiringi oleh segenap dewan guru di lingkungan perguruan MA. dan Siswa/sisiwi dari tngkat RA, MI, MTs dan MA terimaksih bapak sekmenag RI telah datang memberikan kontribusi yang begutu berharga bagi kami semuanya . kami (guru) disini tidak bisa memberikan yang terbaik dan lebih baik semoga dengan peninjauan Bapak. madrasah kami, memberikan motivasi dan terinsfirasi bagi kami (guru) dan siswa kedepan,

Berharap kedepan madrasah kami ini menjadikan sekolah yang bermutu dan berkualitas. amin....

apa pun kontribusinya kami bersiap menerima, bahwa apa yang dicit-citakan oleh madrasah kami kenginan yang lebih baik serta menjunjung tinggi martabat guru dan siswa di luar maupun didalam kehidupan sehari-hari. 

Terimaksih pak Sekmenag RI. terimaksih pula kepada semua staf yang hadir dalam rangka pemimjauan madrasah kami yang baru akan dan telah dibangun walaupun hanya beberapa prosen pembangunan ruang kelas baru tingkat MA
SELAMAT JALAN SEMOGA SELAMATSAMPAI PADA TUJUAN  KAMI UCAPKAN BANYAK TERIMAKSIH SEMOGA DAPAT DAN CEPAT TEREALISASI BANTUAN DARI       PEMERINTAH KE MADRASAH ALIYAH MATHLA'UL ANWAR BINUANGEUN

Read more »

1 comment

RANGKUMAN MATERI PKN XI BAB 4

BAB 4.


HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN ORGANISASI INTERNASIONAL





A. Pengertian Hubungan Internasional

Menurut RENSTRA ( Rrencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia ) adalah hubungan antar bangsa dalam segenap aspeknya yang

dilakukan suatu Negara yang meliputi aspek politik, ekonomi, social budaya dan hankam dalam rangka mencapai tujuan nasional bangsa itu.

Hubungan Internasional merupakan kegiatan interaksi manusia antar bangsa baik secara individual maupun kelompok, ahli hukum mengatakan bahwa hubungan internasional adalah hubungan antara bangsa.

Tujuan Nasional Bangsa Indonesia adalah sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu :

1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

2. untuk memajukan kesejahteraan social

3. mencerdaskan kehidupan bangsa

4. dan untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

B. Wujud dari Hubungan Internasional :

a. Individual ( turis mahasiswa pedagang yang mengadakan kontak-kontak pribadi sehingga timbul kepentingan timbal balik di antara mereka ).

b. Antar kelompok (Lembaga social dan keagamaan dan perdagangan yang melakukan kontak secara insidental, periodik atau permanen).

c. Hubungan antar Negara ( negara yang satu dengan negara lainmengadakan kerjasama dalam bidang ekonomi, kebudayaan, tekhnologi, dll ).
C. Sifat Hubungan Internasional :

a. Persahabatan

b. Persengketaan

c. Permusuhan

d. Peperangan

D. Pola Hubungan Internasional :



a. Penjajahan: bangsa yang satu menghisap bangsa lain yang disebabkan oleh perkembangan kapitalisme. Kapitalisme membutuhkan bahan mentah bagi industri dalam negeri, oleh karena bahan mentah itu banyak diluar negeri maka timbul kehendak untuk menguasai wilayah bangsa lain untuk menghisap kekayaan bangsa lain itu.

b. Saling ketergantungan : hubungan ini terjadi antara negara-negara yang belum berkembang (negara-negara dunia ke tiga ) dengan negara maju. Negara baru merdeka atau negara berkembang ingin meningkatkan kesejahteraan rakyatnya mereka melakukan hubungan ekonomi , mengembangkan industri dan bersaing dengan negara maju di pasar global. Namun mereka tidak memiliki modal dan tekhnologi, maka negara tadi bergantung kepada modal dan tekhnologi negara maju. Pola hubungan ini dekat dengan neo- kolonoalisme, yaitu usaha menguasai negara lain atas bidang ekonomi, kebudayaan, idiologi atau kemiliteran negara atau kawasan tertentu tapi dengan cara mengindahkan proforma kemerdekaan politis.

c. Sama derajat anatar bangsa : hubungan ini dilakukan dalam rangka kerjasama dalam rangka untuk mewujutkan kesejahteraan mereka. Pola hubungan ini sulit dilakukan terutama oleh negara-negara atau bangsa-bangsa yang serba ketinggalan dalam kualitas sumber dayanya, terutama sumber daya manusianya.

Terkait dengan hubungan sama derajat sila kedua Pancasila mengajarkan bahwa hubungan antar negara atau antar bangsa harus bertolak pada kodrat manusia. Dalam Pancasila kodrat manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan YME yang merdeka dan sama derajatnya. Oleh karena itu hubungan antar bangsa harus diwarnai dengan penghormatan atas kodrat manusia sebagai makhluk yang sederajat, tapa memandang idiologi, bentuk negara dan sistem pemerintahan dari negara lain itu.

Oleh karena itu nasionalisme bangsa indonesia tidak jatuh kepaham Chauvinisme dan kosmopolitisme. Chauvinisme adalah paham yang mengagung-agungkan bangsa sendiri dengan memandang renfah bangsa lain. Kosmopolitisme adalah pandangan yang melihat kosmos (seluruh Dunia ) sebagai polis (negeri sendiri ) sehingga cenderung melupakan nasionalisme yang sehat dan mengabaikan tugas terhadap bangsanya sendiri.

Itulah sebabnya bangsa indonesia memilih politik luar negeri Bebas Aktif. Bebas berarti :

1. Banga Indonesia bebas bergaul denagn bangsa manapun.

2. Dalam pergaulan itu bangsa indonesia tidak Intervensi atau tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

3. Dalam pergaulan itu terjadi saling memberi dan menerima bantuan dan pertolongan yang tidak mengikat.

Aktif berarti :

1. Bangsa Indonesia aktif bekerjasama dengan bangsa lain untuk perdamaian dunia

2. Bangsa indonesia aktif membela bangsa yang terancam keberadaan dan kedaulatannya atas dasar persamaan derajat tidak termasuk intervensi.

Dalam pelaksanaan kerjasama dan hubungan Internasional Presiden sebagai kepala negara dibantu oleh Menteri dan Departemen Luar Negeri serta dibantu oleh para Duta dan Konsul yang diangkat oleh Presiden dan dibantu oleh Duta dan Konsul Negara lain yang diterimanya. Pengankatan Duta dan Konsul serta penerimaan Duta dan Konsulk negara lain telah diatur dalam pasal 13 UUD 1945, yang berbunyi :

Ayat 1 Presiden mengangkat duta dan konsul

Ayat 2 Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR

Ayat 3 Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.



E. Arti Penting Hubungan dan kerjasama Internasional :



Tidak satupun bangsa di dunia ini dapat membebaskan diri ketergantungan dengan bangsa dan negara lain. Menurut Mochtar Kusumaatmaja hubungan dan kerjasama antar bangsa itu timbul karena adanya kebutuhan yang disebabkan oleh pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata di dunia.

Disamping itu hubungan antar bangsa penting disebabkan :

1. Menciptakan hidup berdampingan secara damai.

2. Mengembangka penyelesaian masalah secara damai dan diplomasi.

3. Membangun solidaritas dan saling menghormati antar bangsa.

4. Berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia

5. Menjamin kelangsungan hidup bangsa dan nrgara di tengah bangsa-bangsa lain.



F.Sarana Hubungan Internasional :



a. Diplomasi : seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu Negara

dalam hubungannya dengan Negara dan bangsa lain.

Fungsi dasar Diplomat ada 3 yaitu :

a. Sebagai lambang, prestise Negara pengirim

b. Sebagai wakil yuridis yang sah dari Negara pengirim

c. Sebagai perwakilan diplomatic suatu Negara di Negara lain. :

- perunding (negotiation)

- Melaporkan (reporting)

- Perwakilan (refresentation)

- Melindungi kepentingan negara dan warga negaranya di luar negeri.

b. Propaganda : usaha sistimatis untuk mempengaruhi pikiran, emosi demi kepentinagn masyarakat umum. Propaganda : lebih ditujukan kepada warga Negara lain dari pada pemerintahannya, dan untuk kepentingan Negara yang membuat propaganda.

c. Ekonomi : Sarana ekonomi umumnya digunakan secara luas dalam hubungan internasional baik dalam masa damai maupun masa perang. Pada masa tertentu semua negara harus terlibat dalam perdagangan internasional agar dapat memperoleh barang yang tak dapat diproduksi dalam negeri., sehingga terjadi ekspor dan impor.

d. Kekuatan militer dan perang (show of Force): Peralatan militer yang memadai dapat menambah keyakinan dan stabilitas untuk berdiplomasi. Diplomasi tanpa dukunagan militer yang kuat dapat membuat suatu negara tidak memiliki rasa percaya diri sehingga tak mampu menghindari tekanan dan ancaman negara lain yang dapat menggangu kepentingan nasuonalnya. Maka dengan demikian demontrasi senjata, latihan perang bersama kerasp dilaksanakan untuk menampilkan kekuatannya. Namun yang lebih diutamakan bukanlah perang tetapi tindakan prevetif dalam hubungan internasional.





G.Asas-asas dalam Hubungan Internasional :



1. Asas Teritorial yaitu hak dari suatu Negara atas wilayahnya, berhak menegakkan hokum terhadap barang dan semua orang yang berada di wilayahnya.

2. Asas Kebangsaan yaitu kekuasan Negara atas warga negaranya, setiap warga Negara dimanapun ia berada tetap mendapat perlakuan hokum dari negaranya. Asas ini memiliki kekuatan eksteritorial yaitu hokum Negara tersebut tetap berlaku bagi warga negaranya walaupun berada di Negara asing.



3. Asas kepentingan umum Yaitu Negara dapat melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Negara dapat menyesuaikan diri dengan semua peristiwa yang ada hubungannya dengan kepentingan umum. Hukum tidak terbatas oleh wilayah suatu Negara.



H. Perwakilan Negara di Luar Negeri :



A. Perwakilan Diplomatik : adalah lembaga kenegaraan di luar negeri yang bertugas dalam membina hubungan politik dengan negara lain. Tugas ini dilakukan oleh perangkat diplomatik yang meliputi duta besar, duta, kuasa usaha dan atase-atase.

Dalam praktik internasional ada dua jenis perwakilan diplomatik :

1. Kedutaan Besar, yang ditugaskan tetap pada suatu negara tertentu untuk saling memberikan hubungan rutin antar negara tersebut.

2. Perutusan Tetap, yang ditempatkan pada suatu organisasi internasional (PBB).



B.Tingkatan dan Kepangkatan Perwakilan Diplomatik :

Tingkatan dan kepangkatan perwakilan diplomatik menurut menurut Kongres di Aachen tahun 1918 sbb :

1. Duta Besar ( Ambassador) adalah tingkatan tertinggi dalam perwakilan diplomatik. Duta Besar memiliki kekuasaan penuh dan luar biasa dan ditempatkan pada negara yang punya hubungan erat dan banyak hubungan timbal balik. Dalam beberapa hal seorang duta besar dapat memutuskan sesuatu yang menyangkut negaranya tanpa berkonsultasi dengan kepala negaranya terlebih dahulu.

2. Duta (Gerzant) adalah setingkat lebih rendah dari duta besar, biasanya ditempatkan pada negara yang tidak banyak hubungan timbal balik dan derajat kereratan hubungan lebih rendah dari pada negara yang mengirim duta besar. Segala persoalan. Segala persoalan yang menyangkut ke dua negara, seorang duta harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pemerintah negaranya.

3. Menteri Presiden (Minister President) adalah mereka yang tidak dianggab sebagai wakil kepala negara, tetapi hanya ditempatkan untuk mengurus urusan-urusan negaranya.

4. Kuasa Usaha (Charge D’affair), kuasa usaha tidak diperbantukan kepada kepala negara, tetapi kepada menteri luar negeri negara penerima. Berhubungan dengan kepala negara negara penerima melalui menteri luar negeri negara penerima.

5. Atase-atase, adalah tenaga ahli kedutaan, ada atase militer. atase perekonomian, atase pendidikan dan kebudayaan, dll.

C. Fungsi, Hak dan Kewajiban Perwakilan Diplomat menurut Konvensi Wina tahun 1961 :

1.Wakil negara pengirim di negara penerima

2. Melindungi kepentingan negara dan warga negara pengirim sesuai hukum

internasional.

3. Mengadakan perundinagn dan persetujuan dengan negara penerima.

4. Mengetahui keadan dan perkembangan di negara penerima dengan cara yang

syah sesuai dengan Undang-undang dan melaporkannya kepada negara

pengirim.

5. Memelihara persahabatan serta membina hubungan ekonomi, pendidikan dan

kebudayaan, ilmu pengetahuan antara negara pengirim dan penerima.

D. Berakhirnya Fungsi Misi Perwakilan Diplomatik :

1. Sudah habis masa jabatan

2. Ia ditarik oleh pemerintah negaranya

3. Karena tidak disenangi (di persona non grata )

4. Negara penerima perang dengan negara pengirim.

E. Hak Kekebalan (immunitet) Korps Diplomatik :

a. Hak Ekstrateritorialitas, hak kekebalan dalam daerah perwakilan seperti daerah kedutaan besar, daerah kedutaan termasuk halaman dan bangunannya dimana terpancang bendera dan lambang negara itu. Berdasarkan hukum internasional daerah itu dipandang sebagai daerah negara pengirim. Orang yang masuk tanpa izin bisa dikeluarkan. Gedung perwakilan negara asing tidak boleh digeledah atau dimasuki oleh petugas kehakiman, polisi, tanpa seizin kepala perwakilan diplomatik yang bersangkutan. Arsip-arsip, surat-surat ataupun telegram tidak boleh dibuka oleh polisi, hakim tersebut. Warga negara yang mencari perlindungan digedung perwakilan diplomatik tidak dapat ditanmgkap begitu saja melainkan harus melalui perundingan dengan kepala perwakilan setempat. Kecuali pelaku kejahatan, yang memang harus diserahkan pada polisi setempat.

b. Hak Kekebalan atau Kebebasan Korps Diplomatik, setiap anggota korps diplomatik harus tunduk kepada hukum dan peraturan kepolisian setempat namun tidak dapat dituntut dimuka pengadilan. Mereka dibebaskan dari pajak dan bea cukai, bebas pemeriksaan atas tas diplomatik, bebas mendirikan tempat ibabad dilingkungan kedutaan.



F. Perwakilan Konsuler : adalah lembaga kenegaraan di luar negeri yang bertugas dalam membina hubungan non politik dengan negara lain. Ada konsuler yang bersifat

tetap ada konsuler kehormatan. Tugas pokok konsul kehormatan adalah menghubungkan perdagangan ke dua negara. Pejabat ini tidak mendapat gaji, melainkan mendapat honoraruium atas jasa-jasanya itu.

1. Tingkatan kepangkatan perwakilan konsuler :

a. Konsul Jenderal, membawahi beberapa konsul yang ditempatkan di ibu

kota negara tempat ia bertugas.

b. Konsul , konsul mengepalai suatu kekonsulan yang membawahi satu

daerah kekonsulan kadang-kadang diperbantukan konsul Jenderal.

c. Konsul Muda, mengepalai kantor wakil konsulat yang ada didalam

satu daerah kekonsulan. Kadang diperbantukan kepada konsul jenderal

atau Konsul.

d gen Konsul, diangkat oleh konsul jenderal atau oleh konsul untuk

engurus hal tertentu yang berhubungan dengan daerah kekonsulan,

iasanya ditempatkan di kota-kota yang termasuk kekonsulan.

G. Fungsi Perwakilan Knsuler menurut Konvensi Wina :

1. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya, badan

hukum sesuai dengan hukum internasional ( sesuai batas-batas yang

di izinkan).

2. Memajukan hubungan perdagangan, ekonomi, kebudayaan dan iptek ke dua

negara.

3. Mengeluarkan paspor dan Visa atau dokumen perjalanan kepada warga

negara pengirim.

4. Bertindak sebagai notaris dan panitera sipil, melakukan fungsi administratif

yang tidak bertentangan dengan peraturang negara penerima.



H. Berakhirnya misi perwakilan konsuler :

1. Fungsi seorang pejabat konsuler telah berakhir

2. Penarikan dari negara pengirim

3. Pemberitahuan bahwa ia bukan lagi sebagai anggota staf konsuler



I. Perbedaan perwakilan diplomatiok dengan perwakilan konsuler:



A. Korps Diplomatik :

1. Memelihara kepentingan negaranya dengan melakukan hubungan dengan

pejabat tingkat pusat.

2. Berhak mengadakan hubungan bersifat politik.

3. Satu negara hanya memiliki satu perwakilan diplomatik di negara penerima.

4. Mempunyai hak ekstrateritorial (tidak tunduk pada kekuasaan peradilan)

B. Korps Konsuler :

1. Memelihara kepentingan negaranya dengan melaksanakan hubungan dengan

pejabat tingkat daerah (setempat).

2. Berhak mengadakan hubungan yang bersifat non politik

3. Satu negara dapat mempunyai lebih dari satu perwakilan konsuler.

4. Tidak mempunyai hak ekstrateritorial (tunduk pada pelaksanaan kekuasaan

peradilan).



J. PERJANJIAN INTERNASIONAL



1. Pengertian perjanjian internasional

a. Mochtar Kusumaatmaja, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan anatara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Dalam definisi ini subyek hukum internasional yang mengadakan perjanjian adalah anggota masyarakat bangsa-bangsa, lembaga-lembaga internasional dan negara-negara.

b. Definisi lain Perjanjian Internasional adalah kesepakatan antara dua atau lebih subyek hukum internasional (lembaga internasional. negara) yang menurut hukum internasional menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kesepakatan.



2. Macam Perjanjian Internasional :

Perjanjian internasional dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu :

a. Jumlah pesertanya

b. Srtrukturnya

c. Objeknya

d. Cara berlakunya

e. Intrumen pembentuk perjanjiannya



ad.a. Jumlah pesertanya, yaitu perjanjian bilateral dan multilateral. Bilateral adalah perjanjian antar dua negara unutk mengatur kepentingan kedua belah pihak. Perjanjian multilateral adalah diadakan oleh banyak negara untuk mengatur kepentingan bersama negara-nebara peserta perjanjian tersebut.

Contoh perjanjian bilateral : Indonesia – Cina (dwikewarganegaraan), Indonesia – Malaysia (ekstradisi), Indonesia-Tailand (garis batas laut Andaman) dll. Contoh multilateral adalah Konvensi Jenewa (perlindungan korban perang), Konvensi Wina (diplomatic), Konvensi Hukum Laut Internasional (laut teritorial, zona bersebelahan, ZEE dan landas benua), dll



ad.b. Dari segi strukturnya yaitu ada perjanjian yang bersifat Law Making Treaties adalah perjanjian yang mengandung kaidah hukum yang berlaku bagi semua bangsa di dunia, Seperti konvensi Jenewa, Wina, hukum laut. Sedangakan ada perjanjian yang bersifat treaty contract adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban hanya bagi negara yang mengadakan perjanjian saja, seperti Indonesia-Malaysia, Indonesia-Cina, dll



ad. c. Dari segi objeknya, perjanjian internasional dibedakan antara perjanjian yang berisi soal-soal politik, dengan perjanjian yang berisi soal-soal ekonomi, budaya, dll



ad. d. Dari segi cara berlakunya, yaitu perjanjian bersifat self-executing (berlaku dengan sendirinya)yaitu perjanian itu langsung dapat berlaku setelah diratifikasi oleh negara peserta) dan non self- executing, jika berlakunya perjanjian itu harus dilakukan perubahan undang-undang di negara peserta terlebih dahulu.



ad. e. Dari segi intrumennya, perjanjian internasional itu ada dua, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian internasional tertulis adalah perjanjian yang dituangkan dalam instrumen-instrumen pembentuk perjanjian yang tertulis dan formal, seperti Treaty, Comvention, Agreement, Charter, Covenant, Statute, Constitution, Protocol, Declaration, Arrangement. Sedangkan perjanjian internasional lisan adalah setiap perjanjian internasional yang doekspresikan melalui instrumen-instrumen tidak tertulis, seperti :

1. Perjanjian internasional lisan ( international oral agreement), yang diperjanjikan adalah hal-hal yang disepakati secara lisan, seperti the London Agreement (keanggotaan Dewan Keamanan PBB).

2. Deklarasi Unilateral atau deklarasi sepihak ( unilateral declaration), adalah pernyataan suatu negara yang disampaikan oleh wakil negara itu dan ditujukan kepada negara lain.

3. Perjanjian diam-diam (tacit consent atau tacit agreement), perjanjian yang dibuat tidak tegas, artinya keberadaan perjanjian itu hanya dapat diketahui melalui penyimpulan suatu tingkah laku baik aktif atau tidak aktif, dari Negara atau subyek hokum internasional lainnya.



3. Tahap Pembuatan Perjanjian Internasional :

Menurut Mochtar Kusumaatmaja ada dua macam cara pembentukan perjanjian internasional :

a. Perjanjian internasional yang dibentuk melalui 3 tahap yaitu (perundingan, penandatanganan, ratifikasi atau pengesahan), cara ini dupakai apabila materi atau yang diperjanjikan itu dianggap sangat penting maka perlu persetujuan DPR.

b. Perjanjian internasional yang dibentuk melalui 2 tahap yaitu ( perundingan dan penandatanganan) dipakai untuk perjanjian yang tidak begitu penting, penyelesaian cepat, berjangka pendek, seperti Perjanjian perdagangan.

Menurut Hukum Positif Indonesia, pada pasal 11 ayat 1 UUD 1945 dosebutkan bahwa Presiden dengan persetujuan DPR membuat perjanjian dengan Negara lain. Dalam Undang-undang RI No. 24 tahun 2000 ditegaskan bahwa pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap ( penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan dan penandatanganan).

Menurut Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional disebutkan tahap pembuatan perjanjian internasional dilakuakn melalui tahap:

a. Perundingan (Negotiation), perundingan tahap pertama tentang objek tertentu, diwakili oleh kepla negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri atau duta besar dengan menunjukkan Surat Kuasa Penuh (full powers)

b. Penandatanganan (Signature), biasanya dilakukan oleh menteri luar negeri atau kepala pemerintahan. Tapi perjanjian belum dapat diberlakukan sebelum diratifikasi oleh masing-masing negara.

c. Pengesahan (Ratification), Penandatanganan hanya bersifat sementara dan harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan yang disebut ratifikasi. Ratifikasi perjanjian internasional dapat dibedakan sbb:

1. Ratifikasi oleh badan eksekutif, biasanya dilakukan oleh raja absolut dan pemerintahan otoriter.

2. Ratifikasi oleh badan Legislatif atau DPR,Parlemen tapi jarang digunakan.

3. Ratifikasi campuran antara DPR (legislatif) dengan Pemerintah (Eksekutif).



JENIS PERJANJIAN INTERNASIONAL



A. Bilateral bersifat khusus (Treaty Contract) karena hanya mengatur kepentingan ke dua negara, oleh sebab itu perjanjian bilateral bersifat ‘tertutup’ dalam arti tertutup kemungkinan bagi negara lain untuk ikut serta dalam perjanjian tersebut.

Contohnya : Indonesia dengan RRC (1955) tentang Penyelesaian dwikewarganegaraan. Indonesia dengan Thailand tentang garis batas laut Andaman sebelah utara selat Malaka 1071. Indonesia dengan Malaysia tentang Ektradisi 1974. Indonesia dengan Australia tentang Pertahanan dan Keamanan kedua negara 1995.



B. Multilateral yang disebut juga Law Making Treatis biasanya mengatur hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dan bersifat terbuka dala arti tidak hanya mengatur kepentingan negara yang mengadakan perjanjian itu tetapi juga kepentingan negara lain yang tidak turut serta dalam perjanjian itu (bukan Peserta). Contohnya :Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang. Konvensi wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Konvensi Hukum Laut Internasiobnal 1982 tentang laut teritorial (200 mil), Zona Bersebelahan (24 mil), Zona Ekonomi Eksklusif (200 mil), Landas Benua (lebih 200 mil).



ISTILAH-ISTILAH DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL :



1. Traktat (treaty) perjanjian paling formal merupakan persetujuan dua negara atau lebih mencakup perjanjian bidang politik dan ekonomi.

2. Konvensi (Convention) persetujuan formal bersifat multilateral yang tidak berurusan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi (haigh Plicy) dilegalisasi oleh wakil yang berkuasa penuh.

3. Protokol (Protocol) persetujuan tidak resmi umumnya tidak dibuat oleh kepala negara yang mengatur masalah-masalah tambahan seperti penafsiran klaususl-klausul tertentu ( Klausul = ketentuan tambahan sebuah perjanjian).

4. Persetujuan (Agreement) perjanjian bersifat tekhnis atau administratif. Tidak diratifikasi karena sifatnya tidak seresmi atau seformal traktat atau konvensi.

5. Perikatan ( Arrangement) adalah istilah yang digunakan untuk transaksi yang sifatnya sementara. Tidak diratifikasi.

6. Proses Verbal catatan atau ringkasan atau kesimpulan konferensi diplomatik, atau catatan suatu pemufakatan. Tidak diratifikasi.

7. Piagam (Statute) yaitu himpunan peraturan yang ditetapkan leh persetujuan internasional baik mengenai pekerjaan atau kesatuan tertentu seperti pengawasan internasional yang mencakup tentang minyak, lapangan kerja. Contoh Piagam Kebebasan Transit.

8. Deklarasi (declaration) yaiut perjanjianinternasinal yang berbentuk traktat dan dokumen tidak resmi.

9. Modus Vivendi dokumen untuk mencatat persetujuan internasional bersifat sementara, sampai perjumpaan permanen, terinci dan sistimatis serta tidak memerlukan ratifikasi.

10. Pertukaran Nota yaitu metode tidak resmi namun banyak digunakan. Biasanya diulakukan oleh wakil-wakil militer dan negara dan bisa bersifat multilateral dan melahirkan kewajiban bagi yang mengadakannya.

11. Ketentuan Penutup (final Act) ringkasan hasil konvensi yang menyebutkan negara peserta, nama utusan,masalah yang disetujui konferensi dan tidak diratifikasi.

12. Ketenrtuan Umum (General Act) traktat yang bersifat resmi dan tidak resmi.

13. Charter adalah istilah dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan yang melakukan fungsi administratif. Misalnya Atlantic Charter, Magna Charter.

14. Pakta (fact), menunjukkan suatu persetujuan yang lebih khusus dan membutuhkan ratifikasi. Misalny Pakta Warsawa (mengenai Pertahanan ).

15. Covenant yaitu anggaran dasar LBB (Liga Bangsa-Bangsa).



ORGANISASI INTERNASIONAL



A. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) United Nations



Berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945 diprakarsai oleh 5 negara antara lain Amerika serikat, Inggris, Rusia, Cina dan Prancis. Kelima Negara tersebut sekarang sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memegang hak Veto yaitu hak untuk membatalkan atau memveto keputusan dewan keamanan PBB. Bahasa persidangan PBB adalah bahasa Arab, Inggris, Prancis, mandarin. Rusia dan Spanyol. Dan Sekjen PBB sekarang adalah Ban Kimon dari Korea Selatan.



a. Tujuan PBB:

1. Menjaga perdamaian dunia

2. Mengembangkan persahabatan antar bangsa

3. Memvantu masyarakat dunia lebih sejahtera, memberantas kemiskinan, buta aksara, penyakit menular, menghentikan pengrusakan lingkungan dan penghormatan HAM.

4. Menjadi pusat bangsa –bangsa dalam pencapaian tujuan PBB diatas.



b. Prinsip-Prinsip PBB:

1. Negara anggota memiliki kedaulatan sederajat.

2. Negara anggota mematuhi piagam PBB

3. Negara-negara menyelesaikan perselisihan dengan cara damai

4. Negara-negara menghindari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan.

5. Negara anggota membantu PBB



c. Badan /Alat Perlengkapan PBB:

1. Majelis Umum (General Asembly) :

Angotanya semua Negara anggota PBB. Fungsinya sebgai forum untuk membahas masalaha yang menjadi keprihatinan dunia. Bersidang setiap tahun. Keputusannya tidak mengikat anggota PBB karena hanya bersifat rekomendasi namun berbobot karena merupakan hasil pandangan mayoritas Negara di dunia.



2. Dewan Keamanan PBB (Security Council) :

Adalah badan PBB yang fungsinya memelihara atau mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Anggaotanya 15 negara yang terbagi menjadi 5 anggota tetap (Inggris, Prancis, Rusia, Cina, Amerika serikat) dan 10 negara anggota tidak tetap yang dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan 2 tahun. Dewan ini memiliki hak Veto yaitu hak untuk memblokir atau menolak keputusan Dewan walaupun ke 14 anggota dewan yang lain menyetujui keputusan yag bersangkutan, namun bias dibatalkan oleh 1 negara dari anggota Dewan tersebut.



3. Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council) :

Anggotanya terdiri dari 54 negara dan setiap tahun dipilih 18 anggota baru oleh Majelis Umum PBB untuk masa jabatan 3 tahun. Fungsi dewan ini adalah bertanggug jawab atas kegiatan social PBB. Bersidang setiap tahun selama satu bulan. Dewan ini merekomendasi kepada majelis umum yang berkaitan dengan pembanguna ekonomi, masalah lingkungan dan Hak Asasi Manusia. Badan ini mengkoordinir badan-badan seperti WHO (World Health Organization) oeganisasi kesehatan Dunia, ILO (International Labour Organization) organisasi Perburuhan Internasional, FAO (Food and Agriculture Organization) organiasai Pangan dan Pertanian, UNESCO (United Nations educational Scintific and Cultural Organization) Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan. UNICEF (United Nations Shildren’s Fund) Dana Kanak-Kanak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberikan bantuan untuk rencana-rencana kesejahteraan ibu dan anak di selurug Negara di dunia.



4. Dewan Perwalian (Trusteeship Council) :

Dewan ini bertugas menyelenggarakan pemerintahan dan melakukan pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang masuk kategori trust territories (wilayah peerwalian). Wilayah perewalian adalah wilayah bekas jajahan yang ditempatkan dalam satu system perwalian sebagai satu cara agar Negara-negara anggota bertanggung jawab atas wilayah tersebut (biasanya Negara bekas penjajahnya) dan menngkatkan kemajuan wiulayah itu menuju kemerdekaannya. Contoh Negara Togo dan Kamerun, kepulauan Solomon adalah bekas jajahan Jerman. Kemudian Negara bekas jajahan Turki seperti Jordania dan Palestina. Negara yang terakhir yang mencapai kemerdekaannya pada Bulan November 1994 adalah Palau. Pada bulan Desember menjadi anggota PBB.

Sistem perwalian itu di selenggarakan dalam rangka :

1. Memelihara keamanan dan perdamaian internasional

2. Memajukan politik, ekonomi, sosbud penduduk setempat.

3. Mendorong peenghormatan HAM dan saling ketergantungan sesame bangsa,

4. Menjamin penanganan masalah-masalh soaial dan ekonomi.



5. Mahkamah Internasional (International Court of Justice) :

Adalah badan pengadilan internasional resmi dan tetap yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Terdiri 15 hakim yang dipilih Majelis Umum berdasarkan kemampuan mereka dan bermarkas di Den Haag Belanda.

Pihak yang dapat mengajukan perkara ke Mahkamah internasional :

1. Semua Negara yang berada di bawah Statuta (wilayah Kerja) Mahkamah Internasional, Perkara apa saja.

2. Negara lain yang bukan statute Mahkamah Internasioanl dengan syarat yang telah ditetapkan.

3. Dewan Keamanan PBB.

Mahkamah Internasional selain mengadili perkara dapat juga memberikan nasihat hokum kepadamajelis Umum, Dewan keamanan atas permohonan badan tersebut dan badan PBB lainnya.



6. Sekretariat (Secretariat) :

Badan ini terdiri atas satu orang sekretaris Jenderal dan staf yang diperlukan. Sekretaris Jenderal diangkat oleh Majelis Umum atas usul Dewan Keamanan PBB. Sekjen sekarang Ban Kimon dari Korea selatan.



Badan Khusus PBB (Specialized Agencies) :



1. ILO (International Labour Organizatiaon) yaitu Organisai buruh internasional didirikan pada tanggal 11 April 1919 bermarkas di Jenewa, Swiss. Bertujuan memelihara perdamaian abadi dengan memajukan keadilan ekonomi, social dan memperbaiki syarat perburuhan dan tingkat kehidupannya.

2. FAO ( Food and agriculture Organization) yaitu organisasi bahan makanan dan pertanian PBB didirikan pada tanggal 16 Oktober 1945 bermarkas di Roma, Italia. Badan ini bertujuan meningkatkan perdamaian dan effisiensi produksi dan distribusi hasil makanan dan pertanian, hutan, perbaiki hidup penduduk desa.

3. UNESCO (United Nations educational Scintific and Cultural Organization) , yaitu Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan yang didirikan pada tanggal 4 November 1946 bermarkas di Paris, Prancis. Badan ini bertujuan member sumbangan kearah perdamaian dan keamanan dengan memajukan kerjasama antar bangsa-bangsa melalui pendidikan, pengetahuan.

4. WHO (World Health Organization) yaitu organisasi kesehatan Dunia yang didirikan pada tanggal 7 April 1948 bermarkas di Jenewa , Swiss, bertujuan mencapai tingkat kesehatan yang tertinggi bagi semua rakyat di dunia.

5. IBRD ( International Bank of Reconstruction and development) yaitu bang pembangunan dan perkembangan internasional yang didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 bertyujuan membantu pembangunan dan perkembangan daerah-daerah milik anggota PBB untuk memudahkan penanaman modal untuk tujuan produktif.

6. IMF (International Monetary Fund) yaitu dana moneter internasional didirikan pada tanggal 27 desember 1945 bermarkas di Washington, Amerika Serikat. Bertujuan memajukan kerjasama moneter internasional dan perluasan perdagangan internasional, stabilitas pertukaran uang, membantu menetapkan system pembayaran multilateral terhadap transaksi yang sedangberjalan.

7. ICAO (International Civil Aviation Organization) yaitu organisasi penerbangan sipil internasional.

8. UPU (Universal Postal Union) yaitu persatuan pos sedunia.

9. ITU (International Telecommunication union yaitu persatuan telekomunikasi internasional.

10. ITO (International Trade Organization) yaitu organisasi perdagangan internasional dan peraetujuan mengenai bea dan cukai dan perdagangan.

11. WTO (Word Trade Organization) Organisasi perdagangan Dunia.(Bukan Badan PBB)

B. ASEAN (Association of South East Asian Nations) Atau Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara:



ASEAN di bentuk berdasarkan deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 yang ditandatangani 5 tokoh ASEAN yaitu Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Thanat Khoman (Muangthai), Rajaratnam (Singapura) dan Narciso R. Ramos (Filipina). Sekarang jumlah anggotanya 10 negara yaitu ditambah dengan Brunai Darussalam, Vietnam, laos, Mnyanmar, dan Kamboja.

Disamping itu ada Forum Regional ASEAN (FRA) sejak rahun 1994, yaitu forum dialog tentang isu-isu keamanan di wilayah Asia Pasifik. Terdiri 23 negara yaitu 10 negara ASEAN, Papua Nugini sebagai Peninjau dan 12 negara patner yaitu Kanada, Asustralia, India, Jepang, Selandia Baru Korea Selatan, Korea Utara, Federasi Rusia, RRC, Amerika Serikat, Mngolia dan Uni Eropa.



A. Tujuan ASEAN :

1. Memepercepat peetumbuhan ekonomi, soaial dan budaya dfi kawasan asia tenggara.

2. Meningkatkan perdamaian dan stabiloitas regional dan saling mengjhormati.

3. Meningkatkan kerjasama dalam masalah yang menyangkut kepentingan beresama bidang ekonomi, soaial budaya, tekhnik, pengetahuan dan administrasi.

4. Salng memberi bantuan dalam bentuk saran latihan dan penelitian.

5. Bekerjasama dalam dalam penggunaan pertanian dan industry, perbaikan tarap hidup rakyat.

6. Membina kerjasama dengan organisasi dunia lainnya.



B. Struktur ASEAN :

Menurut KTT ASEAN di BALI 1976 strukturnya sbb :



1. ASEAN Summit, yaitu pertemuan para kepala pemerintahan se ASEAN. Konferensi Tingkat Tinggi ini merupakan lembaga pembuat keputusan tertinggi dalam ASEAN. Didahului dengan pertemuan para menteri ekonomi dan menteri luar negeri ASEAN.

2. ASEAN Miniterial Meeting (AMM), yaitu siding para menteri luar negeri ASEAN yang merumuskan garis kebijakan dan koordinasi kegiatan ASEAN.

3. ASEAN Economic Ministers (AEM) adalah siding para menteri ekonomi untuk meneruskan kebijakan yang telah dirumuskan. Sidang ini 2 kali setahun.

4. ASEAN Finance Meeting (AFMM) adalah siding para menteri keuangan ASEAN merumuska kebijakan ASEAN di bidang keuangan.

5. Other ASEAN Ministerial Meeting (OAMM) yaitu siding para menteri non ekonomi merumuskan kebojakan selain ekonomi seperti pendidikan, keshatan penerangan, sosbud, teknologi, ilmu pengetahuan, perburuhan.

6. ASEAN Standing Committee (ASC) komisi tetap ASEAN dipimpin oleh menteri luar negeri dari Negara yang mendapat giliran manjadi Ketua yaitu tuan rumah dari siding tahunan para menteri luar negeri ASEAN.

7. ASEAN Secretariat yaitu sekretaris ASEAN yang berfungsi untuk memprakarsai, member nasehat dan pertimbangan dan mengkoordinasikan dan melaksanakan jkegiatan-kegiatan ASEAN.



Mamfaat Kerja sama dan Perjanjian Internasional bagi Indonesia :



A. Mamfaat keraja sama Internasional:

1. Dewan Keamanan PBB menghentikan Agresi Militer Belanda I atas usul India dan Australia.

2. Perundingan Indonesia Belanda melalui Jasa baik KTN (komisi Tiga Negara) untuk menghentikan pendudukan belanda di Indonesia.

3. PBB mengeluarkan resolusi untuk menghentikan Agresi Militer belanda IIyang berisi : - Hentikan saling menyerang

- Membebaskan segala tawanan

- Berunding atas dasar Perjanjian Lingarjati dan renville

- Pemerintaha RI dikembalikan ke Yogyakarta.

4. Pengembalian Irian barat oleh PBB dari tangan belanda ke RI tahun 1962

5. Pengakuan kedaulatan RI oleh belanda melalui KMB tanggal 27 Desember 1949.



B. Mamfaat Perjanjian Internasional :

1. Diterimanya konsep Negara kepulauan (archipelagic state) Wawasan Nusantara.

2. Penentuan Batas Wilayah laut RI melalui Konvensi Hukum Laut Inmternasional tahun 1982, yaitu :

a. Batas wilayah 12 mil laut territorial Negara pantai dan Negara kepulauan.

b. batas 200 mil laut ZEE (Zona Ekonimi Eksklusif).

c., pengakuan hak Negara tak berpantai utk ikut memamfaatkan sumber daya alam dan kekayaan lautan.



C. Secara regional perjanjian batas laut dengan Negara tetangga sbb:

a. Indonesia – Malaysia : lndas kontinen selat malaka daan lau natuna.

b. Indonesia- Thailand : Landas kontinen selat malaka danm laut Andaman.

c. Indonesia – Australia : Laut arafuru dan utara irian jaya dengan papua nugini

d. Indonesia- Singapura :garis batas laut territorial.

e. Indonesia – India : Lands kontinen laut Andaman.



Berdasarkan pengakuan tersebut maka luas wilayah Indonesia menjadi sekitar 8.4 juta km persegi :

1. daratan/Kepulauan : 2.027.087 km

2. Laut territorial : 3.166.163 km

3. Landas Kontinen : 800.000 km

4. ZEE : 2.500.000 km

Read more »

No comments